PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEPELAUTAN
UMUM
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
pelaut dimaksudkan untuk menciptakan pelaut yang profesional yaitu cakap dan
terampil, berwatak serta memiliki sikap mandiri dan diarahkan untuk dapat
memenuhi kebutuhan pelayaran nasional atau asing, yang penyelenggaraannya harus
memperhatikan aspek2 teknik kepelautan, ketenagakerjaan dan aspek pendidikan
umum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Perencanaan pembinaan sumber daya manusia
pelaut didasarkan atas prinsip penempatan pada tugas yang disesuaikan dengan
kualifikasi atau keahlian atau keterampilan yang bersangkutan, yang dari waktu
ke waktu perlu dibina keseimbangannya antara jumlah ketersediaan dengan jumlah
kebutuhan pelaut.
Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran
sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak
kapal yang berkeahlian, berkema mpuan
dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki
dengan kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan
daerah pelayaran.
Mengingat tugas sebagai awak kapal memiliki
ciri khusus yang antara lain meni nggalkan
keluarga dalam waktu relatif lama, saat terjadi kerusakan kapal harus menangani
sendiri tanpa batas waktu/jam kerja, dan bekerja pada segala cuaca, maka
diperlukan adanya pengaturan perlindungan kerja tersendiri.
Atas dasar hal2 tsb di atas, maka disusunlah
Peraturan Pemerintah yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, perijazahan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut.
