PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEPELAUTAN
UMUM
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
pelaut dimaksudkan untuk menciptakan pelaut yang profesional yaitu cakap dan
terampil, berwatak serta memiliki sikap mandiri dan diarahkan untuk dapat
memenuhi kebutuhan pelayaran nasional atau asing, yang penyelenggaraannya harus
memperhatikan aspek2 teknik kepelautan, ketenagakerjaan dan aspek pendidikan
umum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Perencanaan pembinaan sumber daya manusia
pelaut didasarkan atas prinsip penempatan pada tugas yang disesuaikan dengan
kualifikasi atau keahlian atau keterampilan yang bersangkutan, yang dari waktu
ke waktu perlu dibina keseimbangannya antara jumlah ketersediaan dengan jumlah
kebutuhan pelaut.
Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran
sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak
kapal yang berkeahlian, berkema mpuan
dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki
dengan kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan
daerah pelayaran.
Mengingat tugas sebagai awak kapal memiliki
ciri khusus yang antara lain meni nggalkan
keluarga dalam waktu relatif lama, saat terjadi kerusakan kapal harus menangani
sendiri tanpa batas waktu/jam kerja, dan bekerja pada segala cuaca, maka
diperlukan adanya pengaturan perlindungan kerja tersendiri.
Atas dasar hal2 tsb di atas, maka disusunlah
Peraturan Pemerintah yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, perijazahan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut.
PASAL
DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 s/d 4
Cukup jelas.
Angka 5
Pengusaha angkutan di
perairan adalah pengusaha yang telah memiliki izin usaha angkutan di perairan
yang menjadi pihak dalam perjanjian kerja laut.
Angka 6
GT. 1 setara dengan
2,83 M3
Angka 7
1 KW setara dengan
1,341 Tenaga Kuda (Horse Power/HP).
Angka 8
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud
dengan kapal niaga dalam ketentuan ini adalah kapal yang digunakan untuk
mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga.
Yang dimaksud
dengan kapal penangkap ikan dalam ketentuan ini adalah kapal yang digunakan
sebagai kapal penangkapan ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan
yang hidup di laut.
Penangkapan ikan
adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak
dalam keadaan dibudidayakan.
Ayat (2)
Huruf a
Kapal layar motor
adalah kapal yang menggunakan layar sebagai sumber tenaga penggerak utama dan
motor digunakan sebagai tenaga penggerak bantu.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kapal pesiar
pribadi (Pleasure yacht) adalah kapal pribadi yang dipakai untuk keperluan
olahraga dan tidak untuk berni aga.
Huruf e
Yang dimaksud
dengan kapal khusus adalah kapal2 dari jeni s
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, bangunan terapung yang tidak berpindah
pindah dan kapal tunda.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Jeni s sertifikat keahlian pelaut didasarkan atas
pembagian tugas yang diperlukan di kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Ahli Nautika
Tingkat I dengan predikat “Master Mariner” adalah seorang yang telah memiliki
kualifikasi sebagai nakhoda kapal niaga untuk semua jeni s
dan ukuran untuk daerah pelayaran semua lautan.
Jenjang sertifikat
di bawah Ahli Nautika Tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal
menurut ukuran kapal dan daerah pelayarannya.
Huruf b s/d f
cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Ahli Tehnika
Tingkat I dengan predikat “Master Marine Engineer" adalah seorang yang
berkualifikasi selaku Kepala Kamar Mesin Kapal niaga untuk semua jeni s alat penggerak kapal dengan ukuran tenaga
penggerak tak terbatas dan untuk daerah pelayaran semua lautan.
Jenjang sertifikat
di bawah Sertifikat Ahli Tehnika Tk. I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal
menurut ukuran tenaga penggerak dan daerah pelayaran.
Jenjang sertifikat
di bawah Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di
kapal menurut ukuran tenaga penggerak dan daerah pelayaran.
Huruf b s/d f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud
dengan perwira2 kapal adalah Mualim, Masinis dan Operator Radio.
Yang dimaksud
dengan rating adalah awak kapal selain Nakhoda, para Mualim, Masinis dan
Operator Radio.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud
dengan kewenangan jabatan adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada
pemegang sertifikat keahlian pelaut tertentu untuk menduduki salah satu jabatan
di atas kapal sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengertian
kecakapan pelaut termasuk pengetahuan pencegahan pencema ran
di laut.
Yang dimaksud
dengan standar kompetensi adalah standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku misalnya Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1986
yang meratifikasi Konvensi Internasional Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarer (STCW).
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud
dengan mandiri (independen) adalah pelaksana ujian tidak terlibat sebagai
pengajar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud
dengan kapal jeni s tertentu adalah
kapal yang digunakan untuk membantu menambatkan tali dan/atau pekerjaan2 yang
menunjang kegiatan eksplorasi lepas pantai (mooring boat).
Yang dimaksud
dengan disijil adalah mema sukkan ke
dalam Buku Sijil yang merupakan buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja
di atas kapal sesuai dengan jabatannya setelah memenuhi persyaratan tertentu.
Ayat (2)
Buku Pelaut adalah
dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang mencantumkan
keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang
buku pelaut dengan pengusaha kapal.
Ayat (3)
Buku Pelaut
dimaksud dapat berlaku sebagai dokumen perjalanan naik kapal di luar negeri
dengan persyaratan pemegang buku pelaut ybs. mempunyai perjanjian kerja laut
yang masih berlaku.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perjanjian Kerja
Laut memuat sekurang kurangnya:
a.
nama lengkap pelaut serta tempat
dan tanggal lahir;
b.
tempat dan tanggal perjanjian
dibuat;
c.
nama kapal atau kapal2 di mana
pelaut akan dipekerjakan;
d.
daerah pelayaran kapal di mana
pelaut akan dipekerjakan;
e.
gaji, upah, lembur dan tunjangan
lainnya;
f.
jangka waktu pelaut dipekerjakan;
g.
pemutusan hubungan kerja;
h.
asuransi dan pemulangan, cuti,
jaminan kerja serta pesangon;
i.
penyelesaian perselisihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Perjanjian Kerja
Laut harus diketahui oleh pejabat Pemerintah dimaksudkan untuk mengawasi
ditaatinya ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Laut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
44 (empat puluh
empat) jam terdiri dari 8 (delapan) jam setiap hari dari hari Seni n sampai dengan Jumat dan 4 (empat) jam pada hari
Sabtu.
Ayat (3) s/d (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud
dengan pelaut muda adalah pelaut yang magang.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan angka 190
adalah jumlah jam kerja dalam 1 (satu) bulan. Penetapan angka 1,25 adalah
sesuai ketentuan ILO.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Selama menjalankan
cuti, gaji dan hak2 lainnya tidak dikurangi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud
dengan jumlah makanan yang cukup dan layak adalah jumlah makanan yang
disesuaikan dengan tempat tujuan pelayaran.
Ayat (2) s/d (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud
dengan memutuskan hubungan kerja dalam ayat ini adalah pemutusan kerja yang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Ayat (3) dan (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Pembayaran pesangon
bagi pelaut yang bekerja di kapal asing berlaku ketentuan internasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud
dengan kapal dian ggurkan adalah
kapal yang siap operasi tetapi tidak dioperasikan.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Awak kapal yang
sakit lebih dari 6 (enam) bulan dan yang sakit akibat cidera tidak lebih dari
12 (bulan), dapat dipekerjakan kembali setelah sembuh dari sakitnya sampai dengan
berakhirnya Perjanjian Kerja Laut.
Ayat (3) dan (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud
dengan akomodasi awak kapal adalah kamar tidur dan ruangan2 tempat tinggal awak
kapal.
Ayat (2) s/d (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud
dengan kapal2 tertentu adalah kapal2 yang mempunyai geladak di bawah garis muat
di lambung kapal, penempatan kamar tidur diperbolehkan berada di bawah garis
muat.
Ayat (6) dan (7)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1) s/d (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud
dengan tempat tidur yang layak adalah tempat tidur yang dilengkapi dengan kasur
dan bantal serta tersedia minimum 2 (dua) sprei, 2 (dua) sarung bantal dan 1
(satu) selimut.
Ayat (6)
Yang dimaksud
dengan bahan standar adalah bahan yang ditetapkan sesuai ketentuan konvensi.
Ayat (7) s/d (9)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1) s/d (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Keharusan untuk
melengkapi fasilitas air tawar yang bersuhu panas hanya berlaku bagi kapal yang
berlayar di daerah pelayaran semua lautan dan kawasan Indonesia.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud
dengan obat2an adalah jeni s obat
untuk diminum atau dimakan dan obat2 luar.
Ayat (4) dan (5)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penggolongan jeni s Sertifikat Keahlian Pelaut kapal perikanan
didasarkan atas pembagian tugas yang diperlukan di kapal yang digunakan sebagai
kapal penangkap ikan.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Awak kapal motor
sungai dan danau yang berukuran GT.7 ke bawah tidak diharuskan untuk memiliki
surat keterangan kecakapan.
Ayat (2) s/d (4)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3929
Tidak ada komentar:
Posting Komentar