Iseng iseng baca artikel kog kayaknya menarik buat dibaca apalagi buat disimpan di jadikan artikel sendiri, ya sekilas meresume kembali tentang UU perpu 4/1960 tentang perairan indonesia.
PERPU 4/1960, PERAIRAN INDONESIA
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 4 TAHUN 1960 (4/1960)
Tanggal: 18 FEBRUARI 1960 (JAKARTA)
Tentang: PERAIRAN INDONESIA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
1. bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu
pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri;
2. bahwa menurut sejarah sejak dahulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan;
3. bahwa bagi keutuhan wilayah Negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak
diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat;
4. bahwa penentuan batas laut wilayah seperti termaktub dalam "Teritoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442) pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbanganpertimbangan
tersebut diatas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang
terpisah dengan laut wilayahnya sendiri-sendiri;
5. perlu mengadakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang tentang perairan Indonesia
yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut diatas;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Januari 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perairan Indonesia.
Pasal 1.
(1) Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
(2) Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar duabelas mil laut yang *10561 garis luarnya diukur
tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang
menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau
yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak
melebihi dua puluh empat mil laut dan Negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi,
maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
(3) Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar
sebagai yang dimaksud pada ayat (2).
(4) Mil laut ialah, seperenam puluh derajat lintang.
Pasal 2.
Pada peta yang dilampirkan pada Peraturan ini ditentukan dengan jelas letaknya titik-titik serta garisgaris
yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2).
Pasal 3.
(1) Lalu-lintas laut damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air asing.
(2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur lalu-lintas laut damai yang dimaksud pada ayat (1).
Pasal 4.
(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
(2) Mulai hari tersebut pada ayat (1) tidak berlaku lagi pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai engan 4
"Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442).
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 1960. Presiden Republik Indonesia.
SOEKARNO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 1960. Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
MEMORI PENJELASAN MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
tentang PERAIRAN INDONESIA.
*10562 I. PENJELASAN UMUM.
Sejak beberapa waktu lamanya telah dirasakan perlunya meninjau kembali penentuan batas laut
wilayah sesuai dengan sifat khusus negara kita sebagai negara kepulauan dan kebutuhan serta
kepentingan rakyat Indonesia, laut wilayah sebagai bagian dari pada wilayah negara yang terdiri dari
wilayah daratan, lautan dan udara merupakan bagian yang penting bagi Negara Indonesia mengingat
bentuk negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Penentuan batas laut wilayah (laut territoriaalterritoriaal
sea) seperti termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie tahun
1939 (Staatsblad 1939 No. 442) yang dalam pasal 1 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa laut
wilayah Indonesia itu lebarnya 3 mil-laut diukur dari garis air rendah dari pada pulau-pulau dan bagi
pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia, dirasakan tidak sesuai lagi dengan
keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali.
Keberatan pokok terhadap cara penentuan batas laut wilayah yang disebutkan diatas adalah bahwa
cara tersebut tadi kurang atau sama sekali tidak memperhatikan sifat khusus dari pada Indonesia
sebagai suatu negara kepulauan (archipelago). Menurut cara pengukuran laut wilayah yang lama ini
yaitu dihitung dari baseline yang berupa garis air rendah, secara teoristis setiap pulau di Indonesia itu
mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri. (Kepulauan Indonesia terdiri dari kurang - lebih 13.000
pulau- pulau dari jumlah mana kurang-lebih 3.000 yang didiami orang). Sekalipun beberapa buah
pulau yang jarak antaranya kurang dari 6 mil laut dianggap sebagai kelompok, namun dengan cara
pengukuran yang berpangkal pada "garis air rendah" masih akan tetap ada beberapa ratus atau
beberapa puluh pulau/kelompok pulau (tergantung dari pada lebar laut wilayahnya) yang mempunyai
laut wilayah sendiri-sendiri.
Dapatlah dibayangkan bahwa keadaan demikian itu sangat menyukarkan pelaksanaannya tugas
pengawasan laut dengan sempurna karena susunan daerah yang harus diawasi demikian berbelitbelit
(complicated). Wilayah udara diatas wilayah yang demikian strukturnya dengan sendirinya tak
akan bersifat homogeen pula. Kantong-kantong berupa laut bebas ditengah-tengah dan diantara
bagian darat (pulau) dari wilayah Negara Indonesia ini menempatkan petugas dalam keadaan yang
sulit karena harus memperhatikan setiap waktu, apakah mereka ada didalam perairan nasional atau
dilaut bebas, karena hak bertindak mereka tergantung dari pada posisi mereka itu.
Dalam suatu peperangan antara dua pihak yang armadanya bergerak kian kemari dilaut bebas antara
pulau-pulau Indonesia keutuhan kita terancam.
Lalu-lintas yang merupakan urat nadi dari, pada penghidupan rakyat : antara satu pulau dan lain
pulau, untuk kepentingan pengangkutan bahan kebutuhan sehari-sehari yang sangat vital itu akan
terputus atau terhenti, hal itu akan mengakibatkan penderitaan rakyat dipulau-pulau tersebut. Akibat
suatu pertempuran laut diantara pulau-pulau Indonesia dengan senjata "nuclear" akan
membahayakan penduduk pulau disekelilingnya "laut bebas" yang menjadi medan pertempuran itu.
Lepas dari risiko yang mungkin diderita oleh penduduk, menjadi pertanyaan pula bagaimana kita
dapat mempertahankan netralitet kita dalam keadaan serupa itu. Kesulitan pengawasan atas
ditaatinya peraturan-peraturan bea dan cukai, imigrasi dan kesehatan juga dapat dibayangkan dalam
struktur wilayah semacam itu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu dicari
pemecahan persoalan yang berpokok pada pendirian, bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan
suatu kesatuan (unit) dan bahwa lautan diantara pulau-pulau kita merupakan bagian yang tak dapat
dipisahkan dari bagian darat (pulau-pulau) negara kita.
Atas dasar pendirian ini maka laut wilayah harus terletak sepanjang garis yang *10563
menghubungkan titik ujung terluar dari pada kepulauan Indonesia.
Untuk menjamin kelancaran perjalanan kapal dari dan keluar negeri yang sangat penting untuk
kelancaran jalannya perekonomian kita dan untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negara-negara lain
bahwa kita menghalang-halangi pelayaran bebas, perlu adanya jaminan bahwa ............. lalu-lintas
yang damai dilautan pedalaman bagi kapal asing dijamin selama tidak membahayakan kedaulatan
dan keselamatan Negara Indonesia" Penentuan laut wilayah selebar 12 mil laut merupakan lebar
maximum menurut apa yang dinyatakan dalam naskah (draft articles) yang disusun oleh International
Law Commission pada sidangnya yang ke-8 tahun 1957. Perubahan penentuan batas perairan
Indonesia seperti apa yang diajukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini juga
mempunyai suatu akibat yang sangat penting dilapangan ekonomi. Dengan penentuan batas perairan
yang baru ini Indonesia akan mempunyai kedaulatan atas segala perairan yang terletak didalam
batas-batas garis luar laut wilayah serta udara dan dasar laut dan tanah dibawahnya. Dengan
demikian maka segala kekayaan alam yang terdapat didalamnya, baik yang berupa bentuk hidup
khewani maupun nabati, serta kekayaan alam lainnya berupa bahan mineral, baik yang sudah
diketahui diwaktu sekarang maupun yang akan diketemukan dimasa depan diselamatkan untuk
kesejahteraan rakyat Indonesia yang jumlahnya kian tahun kian bertambah.
Bagi rakyat Indonesia yang susunan makanannya tidak cukup mengandung bahan protein, bahkan
yang kadar protein khewani dalam makanannya tergolong paling rendah didunia ini, sumber kekayaan
yang terdapat dalam perikanan tak ternilai besarnya. Terutama bila diingat, bahwa cara-cara lain
untuk menutup kekurangan protein seperti misalnya perkembangan peternakan tidak mudah
dilakukan disamping pembiayaannya yang sangat mahal, maka sumber potensiil didalam laut perlu
dicadangkan dan dimanfaatkan. Teknik penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya yang
pada bangsa Indonesia hingga dewasa ini serba sederhana sifatnya merupakan alasan tambahan
bagi suatu tindakan perlindungan dari pada sumber kekayaan itu.
Kekayaan alam yang berupa bahan minteral tidak kurang pentingnya bagi kesejahteraan rakyat
Indonesia. Walaupun kini belum diketahui dengan pasti banyaknya kekayaan yang terpendam
dibawah dasar laut namun dapatlah dikatakan dengan pasti bahwa kekayaan itu sangat besar.
Mengingat kekayaan pulau-pulau Indonesia akan bahan tambang seperti minyak tanah dan timah
yang didapati didalam tanah pada wilayah daratan Indonesia maka dapat dipastikan, bahwa tanah
dibawah permukaan laut yang pada hakekatnya merupakan lanjutan wilayah daratan juga
mengandung bahan-bahan kekayaan itu.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.
(1) Dengan perairan Indonesia dimaksud bagian wilayah negara yang terdiri dari air. Sebagai
diketahui wilayah suatu negara atas mana negara itu mempunyai kedaulatan dapat meliputi : a.
wilayah daratan b. wilayah perairan. c. wilayah udara.
Laut wilayah (laut territorial-territorial sea) adalah lajur laut yang terletak pada sisi luar dari pada garis
pangkal atau garis dasar. Garis pangkal atau garis dasar adalah garis dari mana laut wilayah mulai
diukur keluar. Laut wilayah pada sebelah luar ini dibatasi oleh suatu garis luar (outer-limit) yang ditarik
sejajar dengan garis pangkal. Jarak antara garis pangkal (dasar) dan garis luar adalah 12 mil laut.
Dengan demikian maka yang dinamakan laut wilayah itu adalah lajur laut (mariteime belt) yang
lebarnya 12 mil laut dan dibatasi pada sebelah dalam *10564 oleh suatu garis dasar (garis
pajgkal=baseline) dan disebelah luarnya oleh garis luar (outer-limit) yang ditarik sejajar dengan garis
pangkal itu. Negara Indonesia berdaulat atas laut wilayah ini, baik mengenai lajur laut itu sendiri yang
terdiri dari air, dasar laut (seabed) dan tanah dibawahnya (subsoil), maupun udara yang ada
diatasnya. Satu-satunya pembatasan atas kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai adalah
adanya hak lalu-lintas laut damai dalam laut wilayah bagi kapal-kapal asing. Lalu-lintas laut damai
dalam laut wilayah ini adalah suatu hak yang dijamin oleh hukum internasional.
(3) Perairan pedalaman Indonesia seperti dimaksud dalam ayat ini adalah segala perairan yang
terletak pada sisi dalam dari garis pangkal dan terdiri dari laut, teluk, selat dan anak laut.
Indonesia berdaulat penuh diperairan pedalaman, berlainan dengan dilaut wilayah kedaulatan ini pada
dasarnya tidak dibatasi oleh hak lalu-lintas laut damai, walaupun Indonesia sendiri dapat dibatasinya
dengan memberi kelonggaran-kelonggaran berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. [Lihat
dibawah pada pasal 3 ayat (1)].
(4) Cukup jelas.
Pasal 2.
Cukup jelas. (lihat peta).
Pasal 3.
(1) Jaminan bahwa perairan pedalaman terbuka bagi lalu- lintas laut damai kapal-kapal asing perlu
diadakan mengingat pentingnya lalu-lintas kapal diperairan pedalaman baik bagi kita sendiri
(pelayaran niaga bagi keperluan perdagangan kita) maupun bagi masyarakat dunia.
Perbedaan dengan lalu-lintas laut damai kapal asing dilaut wilayah (lihat pasal 1 ayat (2) diatas)
adalah bahwa lalu-lintas laut damai bagi kapal asing diperairan pedalaman ini merupakan suatu
kelonggaran yang dengan sengaja diberikan oleh Indonesia, sedangkan dilaut wilayah lalu-lintas laut
damai bagi kapal asing itu merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum internasional. Akibat dari
perbedaan ini ialah bahwa Indonesia dalam perairan pedalaman dapat mencabut kembali
kelonggaran-kelonggaran yang diberikannya ini, sedangkan lalu-lintas laut damai dilaut wilayah pada
dasarnya tak boleh diganggu oleh negara pantai. (2) ketentuan dalam ayat ini menggambarkan
dengan jelas sifatnya lalu-lintas kapal asing diperairan pedalaman Indonesia sebagai suatu
kelonggaran.
Ketentuan dalam ayat ini merupakan ketentuan operatif dari pada ayat (1) yang merupakan ketentuan
suatu prinsip.
Pasal 4.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari
beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas.Apabila *10565 anda ingin mendapatkan
gambar berikutnya klik dua kali pada gambar di bawah ini. .
TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.
Sisa Halaman
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH
DICETAK ULANG
Tidak ada komentar:
Posting Komentar